Legalitas tidak ada Masih tetap diindikasi adanya Money Loundry Of Drugs dan Oknum didalamnya

Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus mendesak Satlantas Medan agar tidak menerima sertifikat mengemudi dari Medan Safety Riding Centre (MSDC), untuk pengurusan surat izin mengemudi (SIM) di Satlantas. Pasalnya, biaya sertifikat MSDC dinilai sangat mahal dan memberatkan, dan MSDC juga melakukan sejumlah pelanggaran dan praktik monopoli.

Tentang, rekomendasi dari DPRD Medan tersebut tampaknya diabaikan pihak kepolisian. “Polisi sudah mengetahui izin, dan tata cara kerja MSDC tidak beres, kenapa sertifikatnya masih berlaku.? (omong doang, Red) Kasatnya,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumban Gaol saat rapat lanjutan bersama Kasatlantas Polrestabes Medan, Tengku Rizal Maulana di gedung dewan, Jumat (7/10).

Komisi A, lanjut Andi, akan terus berupa dan membantu masyarakat dan memberantas pembohongan yang telah dilakukan oleh MSDC serta pihak kepolisian. Keberadaan MSDC sebagai tempat pelatihan mengemudi yang mengeluarkan sertifikat untuk pengurusan SIM selama ini selalu dikeluhkan oleh masyarakat karena biaya yang dikeluarkan cukup besar.

“Masyarakat Kota Medan sangat keberatan, karena biayanya sangat tinggi. Parahnya, hingga kasus ini mencuat pihak MSDC tidak pernah mampu menunjukkan legalitas keberadaannya,” tegas Politisi PKPI itu.

Ketua Komisi A, Roby Barus mendesak agar Satlantas Polrestabes Medan tidak lagi memakai sertifikat MSDC untuk mendapatkan SIM. “Berdasarkan sidak yang uangnya, dilakukan, kami menemukan banyak yang janggal mengenai sekolah mengemudi itu, memang masyarakat Medan terbebani dengan biaya mengurus SIM, ya Satlantas lah juga harus ditekankan agar tidak lagi memakai MSDC,”sebut Politisi PDIP itu.

Berdasarkan hasil rapat dengan pihak MSDC beberapa waktu lalu, biro jasa yang telah beroperasi sejak 2011 itu tidak mampu menunjukkan legalitas berupa segala perizinan atas keberadaannya. Mereka hanya punya izin kursus, sama seperti tempat latihan mengemudi lainnya.”Atas dasar itu, Komisi A DPRD Medan mengindikasikan MSDC merupakan lembaga ilegal. Selain itu sebelum MSDC mampu menunjukkan legalitas yang dimiliki harus berhenti beroperasi sementara.dan kepada masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengurus sertifikat ke MSDC,” tegasnya.

Permasalahan MSDC adalah masalah Hukum yang tidak bisa ditegakkan oleh Kepolisian itu sendiri, dan indikasinya Oknum dan Jajarannya juga ada Andil didalamnya, dengan meraup uang masyarakat dengan dalih yang lain lain, sudah terbukti tidak memiliki izin masih tetap jalan dan tidak diambil tindakan hukum dari Kepolisian itu sendiri ada apa dibalik semua itu, dan bisa diduga adanya praktek pencucian uang ?

http://radarbhayangkaraindonesia.com/legalitas-tidak-ada-masih-tetap-diindikasi-adanya-money-loundry-drugs-dan-oknum-didalamnya/